Lemahnya Nilai Rupiah: Baik atau Buruk?

(policy.paramadina.ac.id)

Nilai tukar Rupiah yang kini cenderung melemah atas dolar AS menjadi kesempatan besar bagi Indonesia mendorong pertumbuhnan ekonomi. Pasalnya, situasi tersebut akan sangat menguntungkan bagi pengembangan indsutri manufaktur berorientasi ekspor.

“Nilai tukar kuat sebenarnya berarti ekonomi lemah. Sebaliknya, nilai tukar lemah berarti ekonomi kuat. Tiongkok sudah membuktikan itu, ketika mereka cenderung mendevaluasi nilai tukarnya untuk mengembangkan industri manufaktur di dalam negerinya. (Saat rupiah melemah seperti sekarang ini) Saat ini kesempatan bagi Indonesia,” demikian diungkapkan professor Emeritus Bidang Ekonomi Universitas Boston, Gustav Papanek di Jakarta Jumat (31/10) minggu lalu.

MP3EI: Antara Niat Baik dan Lagu Lama

Sumber: LIPI

Pemerintah SBY dengan jumawa menetapkan arah pembangunan negara hingga 2025 melalui MP3EI pada 2011 lalu. Target-target yang ditetapkan menjanjikan kemajuan. Tapi di perjalanannya, nampaknya pemerintah tidak serius mengimplementasinya. Sepertinya lagu lama akan diperdengarkan kembali, pemerintah kita cuma jago bikin konsep.

Dalam pidatonya yang bernada optimistis pada 2011 lalu, SBY mendengungkan Indonesia akan menjadi pemain penting dalam ekonomi dunia. Melalui MP3EI, pemerintahan SBY melihat Indonesia akan memiliki pendapatan perkapita 15.000 dollar pada 2025. Indonesia juga akan terbagi menjadi enam klaster-klaster industri dan zonna-zona ekonomi  atau yang disebut koridor-koridor ekonomi.

MP3EI membagi Indonesia menjadi lima koridor yakni Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali – Nusa Tenggara dan Maluku – Papua. Untuk mencapainya, syarat pertumbuhan ekonomi negeri ini minimal harus mencapai 7-8% (eurocham.or.id, 2013).

Pada 2014 ini, fase pertama telah dilalui (2011-2014). Pada fase ini sudah banyak groundbreaking yang dilakukan, beberapa proyek juga sudah diselesaikan. Beberapa jalan khusus dan bandara selesai. Namun apa ini cukup untuk mempertahankan keberlangsungan program?

Jusuf Kalla dan Subsidi Sontoloyo

(tribunnews)

Persoalan subsidi akhir-akhir ini makin buat panas acara-acara berita. Apalagi kalau bukan subsidi BBM yang kian kini kian membengkak. Dengan jumlah penjualan kendaraan pribadi yang makin meningkat tiap tahunnya maka subsidi yang makin membengkak adalah hal yang “normal,” maksudku, memang beginilah hukum sebab akibatnya. Pada kenyataannya, subsidi yang besar ini memang tak normal.

Berita terakhir tentang subsisi BBM mengatakan bahwa jumlahnya capai 137 trilliun yang merupakan bagaian dari subsidi energi yang totalnya 225 trilliun (2012). Subsidi ini jumlahnya jauh lebih besar disbanding subsidi social yang hanya 0,5% dari APBN-P 2012 sementara total subsidi energi adalah 2,2%.

Sejak terpilihnya SBY menjadi presiden 2004 lalu, harga bensin masih 4.500 rupiah terlepas dari beberapa waktu ketika ia menjadi 6.000. Baik, poinnya adalah harga bensin atau katakanlah BBM tak naik dalam kurung waktu sebegitu lama. Padahal, harga minyak dunia terus mengalami kenaikan.

Kau dapatkan masalahnya?

Kalau kau tahu maksudku, maka secara mudah hanya ada satu missing link di sini. Jadi, apa yang bisa membuat harga BBM tetap stabil? Dalam konteks ekonomi negara, maka jawabannya yang mungkin adalah subsidi. Maka, masalahnya adalah subsidi yang dikeluarkan pemerintah pastilah naik setiap tahunnya seiring kenaikan harga minyak dunia PLUS naiknya jumlah pengendara kendaraan bermotor.

Stabilnya harga BBM tentu seperti angin segar bagi masyarakat. Ya iyalah, lha wong harga tetep kok ngga senang?! Tapi tunggu dulu, memang harga BBM tak naik, tapi coba kau perhatikan harga makanan di sekitarmu. Adakah yang dalam kurung waktu tertentu, katakanlah dari tahun 2004 hingga sekarang, hargnya sama?