Demokrasi di US dan Indonesia

(www.typography.com)

JAKARTA-JAZZMUHAMMAD - Sudah menjadi kesepahaman umum kalau Amerika adalah negara demokrasi. Negara yang berdiri di abad 17 ini sepertinya menjadi kiblat demokrasi dunia yang pada akhir-akhir ini.

Aku mungkin tak pintar mengartikan apa itu demokrasi, tetapi pada dasarnya dalam demokrasi, rakyat lah yang memegang kekuasaan. Kira-kira begitulah teorinya. Lalu ada hukum yang mengatur tata-cara atau protocol atas segala aktivitas penyelenggaraan Negara.

Lalu, bagaimana prakteknya? Sepanjang hidup ini, tentu ada pemahaman umum kalau teori sering kali, atau hampir tiap kali, tak sama dengan apa yang dipraktekkan. Baiklah, setelah satu tahun tinggal di sana, tentu aku punya pandangan sendiri bagaimana US menyelenggarakan kehidupan bernegaranya berdasarnya demokrasi.

Suap berujung rampas
Layaknya di US, hampir semua pejabat dipilih langsung oleh rakyat US. Mereka juga akan kampanye dan melakukan promosi layaknya apa yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, kampanye politik sudah sepertinya identik dengan pasang-pasang poster sembarangan dengan muka-muka “senyum” calon. Di Indonesia, calon pejabat suka “narsis” dengan pasang-pasang muka di buku tulis sekolah, papan pengumuman, dan segala macam spanduk.

Selain itu, ini yang sangat menyedihkan, para calon seringkali memberikan suap pada orang-orang kecil. Mereka memberikan barang 50-100 ribu per-kepala. Dan nyatanya kebanyakan mau dan akhirnya mencoblos calon yang menyuap. Dalam hatiku, “Kok manut (Kok mau) gitu lho disuap?”

Tak pandang orangnya religius atau tidak, kalau uang sudah bicara, mereka sepertinya sudah lupa dengan akal sehatnya. Mereka tak tahu kalau efek 100 ribu itu adalah pemerasan jangka panjang oleh pejabat yang terpilih kelak. Mereka tak bisa melihat ke depan bahwa kelak hak mereka akan jauh lebih banyak yang dirampas dari pada 100 ribu yang mereka dapatkan.

Keanehan ini ditambah lengkap dengan hukum yang akhirnya cuma jadi mainan orang yang beruang. Bayar polisinya, bayar jaksanya, bayar hakimnya. Lengkap sudah bukan menariknya politik kita?

Tentu tak seperti Indonesia yang sering kali bentuk kampanye berupa pasang-pasang poster besar, di US bentuknya berbeda.

Pemilih malah bayar
Bentuk kampanye adalah mereka akan pergi ke gedung konvensi dan setiap orang yang ingin melihat visi-misi calon penjabat akan datang dan biasanya “wajib” memberi sumbangan. Artinya, ketika mereka datang, mereka tahu bahwa mereka akan mendukung calon tersebut sehingga menyumbang berarti mendukung.

Di US, kukira, hampir tidak ada suap-menyuap seperti yang ada di Indonesia. Masyarakat telah “tuntas” dengan ekonomi dan pendidikan mereka. Sehingga, tak akan ada calon yang bisa menyuap. Pendukung calong malah membayar untuk mendukung calonnya. Mereka mendukung setelah melihat visi-misinya.

Kalaupun ada yang menyuap, itu hanya akan jadi bahan tertawaan dan sudah tentu tak akan ada yang mendukung. Calon tersebut sudah tentu jadi bahan lelucon yang berujung pada jatuhnya martabatnya.

Mekanisme ini kelak akan menghasilkan system control dari masyarakat sendiri. Ketika calon terpilih ternyata mengingkari visi-misinya, maka siap-siap saja digugat masyarakat yang punya kekuatan besar untuk melakukannya.

Tuntas pendidikan dan ekonomi
Begitu juga dengan hukum. Tak ada penyuapan polisi, jaksa, atau hakim. Semua orang sudah “tuntas” dengan urusan ekonominya. Apalagi, hampir semua orang US berpendidikan. Maka suap-menyuap hanya jadi lelucon dan apabila terjadi, ini jadi kebodohan yang luar biasa bodohnya.

Nah, apa aku punya poin sampai sini? Jadi begini, sederhanannya, demokrasi di Indonesia sebenarnya tak seindah bicaranya para pejabat pemerintah sana. Teriaknya demokrasi, tetapi pelaksanaannya adalah sandiwara atau dagelan.

Belajar dari US, aku melihat bahwa kalau mau bicara demokrasi, tuntasnya ekonomi dan pendidikan menjadi syarat yang begitu penting. Dua hal tersebut akan menciptakan mekanisme kontrol satu sama lain sehingga tak demokrasi akan jadi system yang layaknya memberikan kebaikan bagi siapapun.